Imperialis Harus Angkat Kaki Dari Bangasa Ini

Imperialis Harus Angkat Kaki Dari Bangasa Ini

Membaca berita pada tahun 2007 kemarin yang isinya: ExxonMobil sukses meraih keuntungan sebesar 40,3 miliar dollar AS (hampir Rp 400 triliun) pertahun, atau Rp 12 juta perdetiknya, sungguhlah menyesakkan dada. Bagaimana tidak, nilai tersebut jika dikomparasikan dengan pendapatan penduduk anegeri ini, hasilnya adalah ironi: seratus juta lebih penduduk Indonesia berpendapatan di bawah Rp 18 ribu perhari, atau Rp 0,2 perkepala setiap detik nafasnya. Sungguh situasi yang timpang. Lebih menyesakkan lagi saat melihat betapa BBM semakin mahal dan langka di Indonesia. Lebih menyesakkan lagi saat melihat betapa BBM semakin mahal dan langka di Indonesia. Antrian BBM, pemadaman listrik bergilir, industri bangkrut, pengangguran, gelandangan, putus sekolah, semua merupakan situasi keseharian negara ini di mana ExxonMobil menancapkan salah satu kukunya.

Akibat bonanza minyak dan batubara sepanjang 2004-2007, tidak hanya ExxonMobil, seluruh perusahaan pertambangan asing kawannya juga meraih profit milyaran dollar AS secara tetap. Dilaporkan bahwa Chevron juga mendapat profit tinggi tahun 2007, menempel ketat perolehan ExxonMobil. Harus diketahui bahwa Chevron Indonesia adalah KPS penghasil minyak yang terbesar di Indonesia. Karenanya semakin bulat saja tekad Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyerukan peninjauan ulang (renegosiasi) seluruh kontrak kerjasama dengan seluruh perusahaan pertambangan asing (yang beroperasi di Indonesia). Seperti yang sudah sering kami propagandakan, renegosiasi kontrak dilakukan dengan alasan: 1) Ketahanan energi nasional telah sedemikian rapuh; dan 2) Rakyat telah sedemikian menderita secara ekonomi. Selain muatannya yang mempergunakan bahasa Indonesia, pembuatan ulang kontrak harus juga dilakukan dengan prinsip: 1) Perbesaran kepemilikan nasional dalam saham perusahaan semisal sampai 50%; rakyat Indonesia harus ikut menikmati keuntungan akibat bonanza minyak dan batubara; dan 2) Pemberlakuan larangan ekspor minyak-gas-batubara asal Indonesia sepanjang kebutuhan energi nasional belum tercukupi. Bahwa tanpa pencabutan (atau amandemen) serangkaian paket undang-undang liberalisasi di bidang penanaman modal, jalan keluar tersebut tidak akan mulus dilalui. Jika ExxonMobil dan kawan-kawannya menolak renegoisasi kontrak, silahkan angkat kaki keluar dari Indonesia! Sebagai tamu dari asing kalian harus mengerti etika bertamu. Sudah terlalu banyak jatah kami yang kalian ambil.

Oleh : Rudi

Perlawanan Terhadap Upaya Meng-Komersialisasikan Pendidikan

Perlawanan Terhadap Upaya Meng-Komersialisasikan Pendidikan

Perubahan status BHMN di berbagai kampus negeri mendapat penolakan mahasiswa, di UI mahasiswa yang menolak di kenakan DO/skorsing, di Universitas hasanuddin juga dilakukan D.O/Skorsing terhadap aktivis mahasiswa yang menolak BHP, bahkan pembekuan lembaga kemahasiswaan yang ber-posisi menolak kebijakan rektorat. Di USU ketua Presiden Mahasiswa USU di D.O karena berupaya membongkar kasus korupsi rector USU. Di Universitas Sam Ratulangi(Unsrat) Manado sosialisasi BHP di gagalkan oleh aksi spontan mahasiswa, karena Unsrat juga di prediksikan akan mengarah ke BHMN. Naiknya biaya pendidikan telah menimbulkan perlawanan dari massa mahasiswa, di UGM aksi mahasiswa mendapat dukungan dari tenaga pengajar(dosen), demikian pula di Unsrat Manado aksi mahasiswa mendapat sokongan penuh dari tenaga pengajar. Kejadian serupa juga pernah terjadi di kampus UPN (Surabaya), Unila(Lampung), Univ.Udayana(Bali) dan beberapa kampus lainnya di Indonesia.

Catatan untuk perlawanan mahasiswa dan (sedikit) tenaga pengajar(dosen) ini adalah bahwa(1) perlawanan ini masih relatif kecil, belum melibatkan massa luas mahasiswa padahal persoalan biaya pendidikan adalah kepentingan mayoritas mahasiswa.(2) perlawanan ini masih ber-sifat lokalis dan spontan, tidak ada jaringan antar kampus yang mengkoordinasikan perlawanan mahasiswa. Padahal kebijakan ini akan merambah keseluruh Universitas di seluruh Indonesia, sehingga butuh perlawanan dalam skala nasional pula yang di organisasikan oleh sebuah komite nasional. (3) pemahaman aktivis mahasiswa masih cupet, terkadang persoalan –persoalan di kampus dianggap terpisah dengan akibat proyek neoliberal di sektor rakyat lainnya. Sehingga menurut pandangan cupet ini, agenda menolak BHP/BHMN cukup menjadi agenda mahasiswa saja. (Rud)

Ketua LMND wilayah DIY