Mengambil Alih Kendali (NASIONALISASI) INDUSTRI PERTAMBANGAN untuk kesejahteraan BURUH dan RAKYAT INDONESIA!!

May Day, Saatnya Gerakan Demokratik

Mengambil Alih Kendali (NASIONALISASI) INDUSTRI PERTAMBANGAN untuk kesejahteraan BURUH dan RAKYAT INDONESIA!!

Oleh : Hengki*

Kita mau menjadi satu Bangsa yang bebas Merdeka, berdaulat penuh,

bermasyarakat adil makmur, satu Bangsa Besar yang Hanyakrawati, gemah

ripah loh jinawi, tata tentrem kertaraharja, otot kawat balung wesi, ora tedas

tapak palune pande, ora tedas gurindo. “Soekarno”

(Pidato 17 Agustus 1963)

Cukup sudah landasan bagi rakyat indonesia untuk membuat langkah terobosan, selamatkan negeri dari hisapan gurita korporasi asing. Langkah tersebut adalah mengambil-alih kendali sektor yang paling dibutuhkan, yakni: sektor pertambangan. Untuk di arahkan manfaatnya bagi kesehjahteraan rakyat. Landasan pertama, dari segi nilai dan keadilan dan kemanusiaan, telah melakukan pelanggaran yang sangat buruk, ketika mereka-yang sebenarnya adalah tamu –berpesta pora selama berpuluh tahun dari penjajahan sumberdaya alam, sementara bangsa yang menjadi tuan rumah menjerit kelaparan, meraba-raba dalam kebodohan dan merangkak dalam kualitas hidupnya. Ketidak setian ini lahir dari watak modal yang memamng tidak berprikemanusiaan dan tidak berprikeadilan, serta watak pemerintah indonesia yang hanya menjadi calo pengobral kekayaan negeri sekaligus menjadi mandor penjaga kepentingan tuan-tuan korporasi. Dari negeri ini setiap tahun, Chevron menjual minyak senilai 16,5 milyar USD, Freeport Indonesia mendapat keuntungan 297 juta USD, ExxonMobil oil setidaknya memboyong 8 milyar USD, Newmont menguasai 11 juta ons emas dan 10 milyar pon tembaga dari NTB, belum terhitung Conoco Philips, Shell, British Petrolium (BP), Sumitomo, Inco dll. Situasi Kontras, di banding penduduk Indonesia yang hidup dibawah 2 USD per hari, 40 juta pengangguran, jutaan anak putus sekolah, dan ratusan bayi bergizi buruk.

Landasan Kedua, krisis energi, yang merupakan salah satu di antara banyak ironi. Indonesia merupakan negeri penghasil batu bara terbesar di dunia (158 juta ton tahun 2007), pemilik cadangan gas alam terbesar ke- 11 di dunia (98 triliun kaki per segi) sekaligus peringkat satu eksportir di dunia, produsen 110 ribu barel minyak mentah per tahun, serta pemilik beragam kekayaan sumber energi ( p ana s bumi , a i r, s ina r ma t aha r i , uranium/potensi nuklir, dsb). Kenyataan yang terjadi: listrik kekurangan pasokan energi sehingga sering padam, sector industri harus membeli BBM dengan harga kartel Singapura (Mid Oil Platts Singapura - MOPS) sehingga berkontribusi pada upah murah plus hantu PHK bagi buruh, dan rakyat mengantri pajang untuk dapatkan minyak tanah keperluan rumah tangga. z Dampak lebih lanjut di sektor kehidupan rakyat, antara lain, harga barang kebutuhan melejit, ongkos transportasi mahal, produktivitas menurun, yang berarti kemiskinan semakin akut. Ketidaksiapan untuk beralih ke sumber energi alternatif dapat dijadikan kambing hitam, tapi peningkatan produksi masih dapat dilakukan melalui pembangunan kilang baru atau memperbesar kapasitas kilang yang ada. Liberalisasi ekonomi oleh pemerintah selama ini, yang menguntungkan segelintir pemodal termasuk di sektor pertambangan, sudah harus dihentikan. Sebaliknya, kedaulatan atas sumberdaya alam harus dipastikan—disertai pemutihan 150 milyar USD utang luar negeri, sehingga ketahanan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat dapat terwujud.

Atas dasar kedaulatan nasional dan kepentingan rakyat tersebut, maka Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mengajak seluruh gerakan demokratik turun kejalan dan meneriakan tuntutan:

1. Menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengumumkan dekrit, mengambil-alih kendali (nasionalisasi) industri pertambangan, membatalkan dan merombak kontrak kerja sama dengan perusahaan pertambangan asing yang telah merugikan kepentingan nasional dan memiskinkan rakyat. Orientasi kebijakan pertambangan harus ditujukan untuk:

1.1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik bahan baku industri maupun sumber energi untuk keperluan industri, rumah tangga, dan transportasi.

1.2. Menyediakan basis industri hulu yang tangguh dengan pembangunan industri pengolahan hasil sumber daya alam, terutama yang paling mendesak dibutuhkan bagi industrialisasi nasional (bijih besi, alumunium, energi alternatif, kilang minyak, dsb).

1.3. Mengalokasikan keuntungan yang diperolehdaripenjualan komoditI pertambangan untuk kesejahteraan rakyat (pendidikan dan kesehatan gratis, membuka lapangan pekerjaan, dll).

2. Mengajak kaum buruh (yang bekerja di seluruh sektor, termasuk pertambangan, asing maupun dalam negeri) beserta seluruh rakyat Indonesia, untuk bersama-sama berjuang mengambil-alih kepemilikan dan pengoperasian industri pertambangan bagi kepentingan nasional atau kemakmuran rakyat.

3. Mengajak rakyat di semua negara, dan pemerintahan progresif di seluruh dunia, untuk membangun kerja sama antar bangsa yang saling menguntungkan, atas dasar solidaritas kemanusiaan, keadilansosial , dan persaudaraan antar bangsa/perdamaian.

Untuk itu, tahun 2008 ini dalam momentum May Day tak salah lagi bila kita tak ingin ketinggalan kereta kesejahteraan adalah saatnya banting stir : membangun haluan ekonomi baru untuk membangun ekonomi kerakyatan sebagai jawaban atas gagalnya liberalisasi ekonomi di dalam negeri seperti yang juga disuarakan beberapa elemen kaum muda akhir-akhir ini. Akan tetapi, tanpa alat politik dan gerakan, cita-cita mulia tersebut tentu saja hanya akan menjadi slogan kosong...!!

Banting stir menuju Jalan Baru, Partai Baru, dan Presiden Baru!!

Kibarkan Tri Panji Persatuan Nasional!!

HAPUSKAN HUTANG LUAR NEGERI!!

NASIONALISASI INDUSTRI PERTAMBANGAN!!

MEMBANGUN INDUSTRIALISASI NASIONAL!!

Cukup Sudah Jadi Bangsa Kuli, Bangkit Jadi Bangsa Mandiri!!

* Sekretaris LMND Jawa Tengah.